PENDAHULUAN
Demokrasi menempati posisi
vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya
berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang
diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.
Prinsip semacam trias
politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta
sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata
tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan
absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi
manusia.
Demikian pula kekuasaan
berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari
lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan
anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa
kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga
negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada
mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan
mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi
kekuasaan lembaga negara tersebut.
PEMBAHASAN
Istilah
"demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di
Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal
dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti
dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah
berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem
"demokrasi" di banyak negara.
Kata "demokrasi"
berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein
yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan
rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri
dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini
disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
Apakah demokrasi itu? Demokrasi
adalah pemerintahan rakyat. Cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua
rakyat untuk ikut memerintah. Cara pemerintahan ini sekarang menjadi cita-cita semua
partai nasionalis Indonesia .
Tetapi dalam mencita-citakan faham dan cara-pemerintahan demokrasi itu, kaum
Marhaen toch harus berhati-hati. Artinya: jangan meniru saja seperti yang kini
dipraktekkan di dunia.
Soekarno mempunyai pandangan
sendiri mengenai demokrasi. Demokrasi khas Eropa dinilai tak sesuai dengan demokrasi
kaum Marhaen di Indonesia. Ia menulis, "demokrasi" yang begitu hanyalah
demokrasi parlemen saja, hanya demokrasi politik saja, sementara demokrasi
ekonomi tak ada. Soekarno menulis: demokrasi politik saja belum menyelamatkan
rakyat. Kaum nasionalisme Indonesia
tak boleh mengeramatkan "demokrasi" seperti itu. Nasionalisme kita haruslah
nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja,
tetapi ia harus mencari selamatnya semua manusia.
Selamatnya rakyat Indonesia
menjadi titik sentral dari pandangan Soekarno. Pandangannya soal nasionalisme
sebuah bangsa selalu dikaitkan dengan pandangannya soal humanisme. Ia menyebut,
nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang mencari selamatnya perikemanusiaan
dan mencari demokrasi.
Demokrasi selalu menyertai
perjalanan sejarah bangsa Indonesia .
Ada demokrasi
parlementer atau demokrasi liberal (1950-1959), ada demokrasi terpimpin
(1959-1966) di bawah Soekarno, ada juga demokrasi Pancasila yang dikontrol
Soeharto (1967-1998). Pasca-Soeharto, Indonesia kembali memasuki era
demokrasi pascatransisi, entah liberal atau demokrasi model lain.
Berhentinya Soeharto tahun
1998 mengantarkan Indonesia
ke era demokrasi pascatransisi dengan sistem multipartai yang ekstrem.
Perubahan UUD 1945 menjadi kunci pembuka. Komisi negara tumbuh. Pers menikmati
kebebasan. Orang bebas berpendapat dan berorganisasi. Rakyat berhak memilih
sendiri siapa pemimpinnya. Sekali merdeka, merdeka sekali! Begitu ungkapan
sinis orang. Proses pencarian demokrasi terus berlanjut sampai akhirnya
Mahkamah Konstitusi memberikan landasan konstitusional bolehnya calon
perseorangan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
Apakah itu potret demokrasi yang memang kita
dambakan?
Pembangunan demokrasi di era
1998 terlalu difokuskan pada politik Jakarta .
Meskipun demikian, kehadiran demokrasi di Indonesia bukanlah tidak membawa
manfaat. Partisipasi politik yang tinggi adalah buah dari hadirnya sistem
demokrasi. Rakyat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam proses
pengambilan keputusan. Partisipasi politik melahirkan lompatan yang besar. Pada
sisi lain, rakyat mereguk kembali kebebasan sipil dan politik mereka. Rakyat
menikmati kebebasan berpendapat. Rakyat menikmati kebebasan berorganisasi.
Secara umum, kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak
fundamental dari sekelompok masyarakat bisa dihilangkan begitu saja oleh
kelompok masyarakat lain.
Demokrasi menjadi tidak
liberal. Kebebasan politik mendapat tempat, tetapi kebebasan sipil (civil liberties),
khususnya kebebasan beribadah kelompok minoritas, justru terancam. Dalam era
demokrasi sekarang, kompetisi politik untuk meraih jabatan publik relatif
terbuka. Seorang demagog bisa bersaing dengan seorang politisi atau bahkan
negarawan untuk memperebutkan ruang-ruang publik. Demokrasi membuka ruang
persaingan antarkelompok rakyat (popular rivalries) ataupun propaganda elite. Proses
seleksi pejabat publik menjadi transparan dan relatif akuntabel meskipun dalam kenyataannya
perekrutan pejabat publik membutuhkan biaya yang mahal dan hasilnya pun masih bisa
mengundang keraguan publik.
Kendati demikian, sistem
demokrasi telah melahirkan sejumlah hal positif. Praktik demokrasi Indonesia
membutuhkan penyempurnaan. Kesepakatan atas ideologi negara hukum (rule of law)
dan penegakan hukum tentu merupakan pekerjaan rumah yang masih harus
diselesaikan. Penegakan hukum, khususnya soal pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme yang merupakan amanat reformasi, masih dipandang diskriminatif. Meskipun
ruang kompetisi terbuka, kelemahan justru menerpa akuntabilitas, baik vertikal
maupun horizontal. Sistem pemilihan umum yang dibangun tidak menghasilkan
system akuntabilitas yang jelas. Tak jelas relasi antara pejabat terpilih dan
orang yang memilih. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan
batas teritorial yang jelas juga tak menciptakan sistem akuntabilitas yang
jelas. Bagaimana mekanisme pelaporan anggota DPD Jakarta atau Yogyakarta ,
misalnya, terhadap rakyat yang memilihnya tetaplah menjadi sebuah pertanyaan.
Rakyat berdaulat tiap lima
tahun. Akuntabilitas horizontal juga bermasalah. Saling kontrol antara
lembaga-lembaga negara, termasuk dengan komisi-komisi negara, juga menimbulkan
masalah yang tak kalah rumitnya.
Parameter lain menyangkut
responsivitas sistem demokrasi Indonesia
masih mengundang masalah. Bagaimana sistem politik merespons korban lumpur
Lapindo menunjukkan sistem politik demokrasi tak berjalan. Interpelasi memang
digalang sejumlah anggota DPR, tetapi interpelasi hanyalah menciptakan
kegaduhan politik yang tak membawa manfaat. Tingkat responsivitas sistem
politik demokrasi dirasakan berada dalam titik nadir. Sistem politik demokrasi
seakan tak berdaya untuk mengatasi melonjaknya kemiskinan. Tak bisa berbuat apa
- apa untuk menyediakan lapangan kerja. Pilihan demokrasi disalahkan! Ditawarkanlah
sistem politik lain yang sebenarnya juga sama-sama diragukan. Namun, pertanyaan:
apakah kelambatan merespons keadaan merupakan kelambatan dari sistem politik demokrasi
atau dari aktor-aktor demokrasi itu sendiri?
Dalam kenyataan seperti
itulah, pandangan Soekarno menjadi relevan. Demokrasi politik tidaklah cukup.
Orang tidak cukup hanya bisa hidup dari politik, melainkan juga demokrasi
ekonomi. Bicara soal hak asasi bukan hanya soal hak sipil dan politik, tetapi
juga hak ekonomi sosial budaya. Bicara soal hak asasi manusia diawali dengan
sarapan pagi.
Robert Dahl dalam buku On
Democracy (1999) menyebutkan persyaratan penting bagi demokrasi, antara lain
pengawasan militer/polisi oleh pejabat sipil, keyakinan demokrasi dan kebudayaan
politik, serta tidak ada kontrol asing yang memusuhi demokrasi. Mengutip
pendapat Jack Snyder dalam buku Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah (2003),
demokrasi Indonesia
belumlah matang. Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang
dipresentasikan pada Mei 2006 mengonfirmasi keraguan orang akan demokrasi. Survei
itu menunjukkan pandangan: demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik
mencapai 72 persen. Padahal, di negara demokrasi yang sudah mapan dukungan
terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik rata-rata 84 persen.
Demokrasi Indonesia
memang masih dalam proses. Demokrasi membutuhkan sosok yang mampu mengarahkan
ke mana demokrasi akan dibawa. Sosok yang mempunyai visi yang benar mengenai demokrasi,
memiliki cara komunikasi politik yang penuh empati, serta mempunyai kecerdasan akademik
dan emosional untuk membawa Indonesia
ke dalam sistem politik demokratis. Masalahnya: Indonesia
inflasi dengan "demokrasi", (orang bebas bicara apa pun atas nama demokrasi,
orang memblokir jalan tol yang merugikan kepentingan publik dengan dalih
demokrasi, atas nama demokrasi orang bisa menghakimi kelompok lain yang dicap
sesat), tetapi di sisi lain Indonesia
mengalami defisit demokrat. Inilah tantangannya!
PENUTUP
Semenjak kemerdekaan 17
agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara
demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab
kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga
secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui
mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa
demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan
pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan
demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan.
The Casino Directory | JtmHub
ReplyDeleteThe Casino Directory is a complete directory kadangpintar for casino and sportsbook operators in www.jtmhub.com Ireland and gri-go.com Portugal. Jtm's comprehensive directory provides you with more than ventureberg.com/ 150 casinosites.one